Sangatta – Krisis keuangan yang melanda Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) kini menjadi perhatian serius. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi keuangan kedua institusi pendidikan tinggi ini, serta pentingnya penegasan status dan pengelolaan yang lebih jelas dari pihak pemerintah.
Novel mengungkapkan bahwa Pemkab dan DPRD Kutim selalu menyiapkan anggaran untuk STIPER dan STAIS. Namun, ia mempertanyakan keberlanjutan subsidi yang diberikan setiap tahun, mengingat aturan yang melarang subsidi berturut-turut.
“Subsidi katanya tidak boleh berturut-turut, sementara teman-teman pasti tahu, STIPER itu dapat subsidi setiap tahun anggaran. Terus nanti kalau dapat temuan pemeriksaan, apa semua, saya tidak tahu lagi bagaimana,” ujar Novel dengan nada prihatin.
Ia menekankan bahwa status kedua kampus tersebut harus segera diperjelas untuk menghindari beban pikiran yang terus menghantui pemerintah daerah. Menurutnya, jika memang ada regulasi yang memungkinkan, pemerintah Kutai Timur sebaiknya berani mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini.
“Maksud saya gini, terkait STIPER ini perjelas saja sudah statusnya, supaya tidak menjadi beban buat kita. Kalau pemerintah masih punya regulasi dari atas undang-undang mengatakan bisa kami bantu, sekalipun dia negeri, kenapa tidak?” tegas Novel.
Ia juga mengusulkan agar kedua institusi tersebut bisa dikelola langsung oleh kementerian pendidikan atau pemerintah pusat, dengan tetap memungkinkan pemerintah daerah memberikan hibah. Dengan demikian, status kedua kampus ini akan lebih jelas dan tidak lagi terkatung-katung.
“Biarkan dia menjadi misalnya sekolah tinggi ilmu pengetahuan negeri Kutai Timur, tidak apa-apa dikelola oleh kementerian pendidikan misalnya, langsung pusat tapi ternyata pemerintah Kutai Timur bisa memberikan hibah, kenapa tidak,” tambahnya.
Novel menekankan bahwa pendidikan tinggi di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia di Kutai Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya bangga dan mendukung penuh institusi-institusi pendidikan yang mencetak tenaga ahli di bidang tersebut.
“Toh kita juga yang mempergunakan, kita juga yang menghasilkan sumber daya manusia anak-anak yang mempunyai keilmuan pertanian, kelautan, perikanan dan sebagainya, masa kita tidak bangga,” kata Novel dengan penuh semangat.
Dengan adanya penegasan status dan pengelolaan yang lebih jelas, Novel berharap krisis keuangan yang melanda STIPER dan STAIS dapat segera diatasi. Ini akan memastikan bahwa kedua institusi tersebut dapat terus beroperasi dan berkontribusi dalam mencetak tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Kabupaten Kutai Timur.
“Daripada begini, status tidak jelas terkatung-katung,” tutup Novel, berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperjelas status dan pengelolaan kedua institusi pendidikan tinggi tersebut.ADV
