Sangatta – Terkait evaluasi anggaran, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengkritik penambahan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialihkan ke kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Siang Geah, Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur sekaligus Ketua Fraksi PDIP, dalam rapat evaluasi yang baru-baru ini dilaksanakan.
Realisasi PAD tahun 2023 mencatat angka sebesar Rp.352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran PAD sebesar Rp.787,53 miliar. “Kami menemukan bahwa terjadi koreksi dan reklasifikasi dari BPK RI perwakilan Kalimantan Timur terhadap realisasi PAD, dimana sejumlah pendapatan yang sebelumnya tercatat sebagai PAD kemudian dialihkan ke lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ucapnya.
Penjelasan dari nota penjelasan Bupati mengindikasikan bahwa terdapat lonjakan signifikan sebesar 2.315,73% dari anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.24,56 miliar, dengan penambahan pendapatan hibah seperti profit sharing dari PT.KPC sebesar Rp.547,79 miliar dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari PT. Tanito Harun sebesar Rp.426,29 juta. Selain itu, terdapat penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.568,85 miliar.
Ia juga menegaskan bahwa perlu ada penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Kutim terkait sumber dari penambahan pendapatan tersebut. “Kami meminta kepada saudara Bupati untuk menjelaskan dengan transparan terkait asal-usul dari penambahan pendapatan lain-lain yang signifikan ini. Hal ini merupakan langkah penting untuk evaluasi ke depan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Fraksi PDIP DPRD Kutim juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” jelas Siang Geah.ADV
