Sangatta – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti proyek multiyears pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang mangkrak.
Saat ditemui, Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman mengungkapkan perihal keterlambatan proyek multiyears pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Menurut Faizal, pihaknya telah meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan laporan presentasi capaian fisik dan keuangan proyek pada tahun 2023.
Faizal menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan pelabuhan tersebut mencapai 1,3 triliun rupiah, dengan 120 miliar rupiah dialokasikan untuk pelabuhan Kenyamukan. Namun, dari alokasi tersebut, hanya sebagian kecil yang telah terserap dengan baik. Dari 120 miliar rupiah, sekitar 115 miliar rupiah diarahkan untuk pembangunan fisik, 3,5 miliar rupiah untuk konsultan pengawas, dan 800 juta rupiah untuk Biaya Operasional Proyek (BOP).
Meskipun anggaran telah dialokasikan, namun progres pelaksanaan proyek belum sesuai harapan. Faizal menyebutkan bahwa pada tahun 2023, hanya sekitar 7,4 persen dari proyek yang berhasil diselesaikan, dengan pengeluaran sebesar 23 miliar rupiah. Sementara itu, alokasi anggaran untuk tahun 2024 yang seharusnya mencapai 50 miliar rupiah, hanya terealisasi sebesar 45 miliar rupiah.
Faizal menyatakan keprihatinannya atas keterlambatan dan ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dialokasikan dengan progres fisik pelaksanaan proyek. Dia menyoroti bahwa hal ini dapat berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan (silpa) jika tidak segera ditindaklanjuti dengan baik.
Dengan demikian, keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam proyek multiyears pembangunan Pelabuhan Kenyamukan menjadi perhatian serius bagi DPRD Kutim, yang menuntut penanganan yang cepat dan tepat guna demi kelancaran pembangunan infrastruktur vital tersebut.ADV
