Kutai Timur — Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ardiansyahmenegaskan bahwa DPRD akan mengawal secara ketat pelaksanaan program multiyears (MYC) pada tahun 2026 mendatang.
Menurut Ardiansyah, kebijakan ini hanya akan digunakan untuk proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Multiyears itu bukan untuk semua proyek. Kita pilih yang benar-benar strategis dan sulit dikerjakan dalam satu tahun,” tegas Ardiansyah saat diwawancarai.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan proyek multiyears sebaiknya diterapkan secara selektif agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah di tahun-tahun berikutnya.
“Kalau salah kelola, MYC bisa jadi masalah. Jadi harus benar-benar dikaji, mana yang layak dan mana yang tidak,” ujarnya.
Menurutnya, pelabuhan Kenyamukan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) termasuk proyek besar yang secara realistis membutuhkan skema multiyears.
“Pekerjaan pelabuhan itu tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Tapi kami ingin sistemnya jelas, kontraktornya kredibel, dan targetnya terukur,” katanya.
Dirinya menegaskan bahwa DPRD Kutim telah belajar dari pengalaman masa lalu di mana beberapa proyek multiyears tidak berjalan sesuai harapan karena lemahnya pengawasan dan perencanaan.
“Kami tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Kali ini setiap proyek MYC akan disertai mekanisme evaluasi berkala,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Komisi C bersama instansi terkait akan mengawasi setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, kontrak, hingga pelaksanaan di lapangan.
“Kami pastikan pekerjaan tidak berhenti di tengah jalan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tuturnya.
Selain itu, DPRD Kutim juga akan mendorong pemerintah daerah agar menetapkan kriteria khusus bagi kontraktor yang akan mengerjakan proyek MYC.
“Kontraktor harus punya rekam jejak yang baik. Jangan lagi ada yang hanya kuat di atas kertas, tapi lemah di lapangan,” tekannya.
Ardiansyah menambahkan, kebijakan multiyears tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Kalau proyek besar berjalan lancar, masyarakat pasti percaya. Tapi kalau gagal lagi, kepercayaan itu sulit dipulihkan,” katanya.
Pria yang lahir di Kecamatan Kaliorang itu menutup dengan harapan agar pelaksanaan MYC 2026 bisa menjadi contoh tata kelola proyek jangka panjang yang profesional dan transparan.
“Kami ingin pembangunan besar benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya jadi wacana politik,” pungkasnya. (TS/ADV).
