Kutai Timur – Sorotan terhadap kelanjutan proyek tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) menguat setelah pemerintah mengumumkan proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, (Kutim) Pandi Widiarto menilai bahwa program strategis tetap harus mendapat perhatian, terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan ekonomi.
“Tentu kami menunggu. Harapannya program-program ekonomi tetap menjadi prioritas karena ini bicara soal konektivitas pembangunan, pemerataan, peningkatan ekonomi dari tingkat desa sampai kabupaten,” jelas Pandi kepada awak media.
Pandi menyebutkan bahwa peluang pelaksanaan MYC masih terbuka selama kajian komprehensif dilakukan. DPRD, menurutnya, tidak ingin pembangunan terhenti hanya karena perubahan nilai APBD.
“Kalau memang dimungkinkan untuk MYC dilaksanakan ya kita akan pelajari dan bahas di Banggar (Badan Angaran). Yang paling prinsip adalah kita tidak start,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada hal-hal fundamental, terutama peningkatan produktivitas dan kualitas layanan publik di daerah. Dirinya menilai Kutim memiliki modal kuat jika mampu menjaga konsistensi program prioritas.
“Kami berharap tetap ada strategi khusus. Situasi sekarang memberi banyak opsi dan strategi. Yang penting adalah prioritas pemerintah bisa terakomodir,” katanya.
Ketika ditanya mengenai target 2026, ia menegaskan perlunya pengurangan beban yang tidak relevan. Dirinya kembali mengingatkan pentingnya efisiensi agar program prioritas tidak terganggu.
“Dengan APBD turun harus ada efisiensi. Harus ada hal-hal penting untuk disesuaikan,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa semua keputusan akan tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, tidak hanya jangka pendek tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Kami ingin pembangunan tetap survive. Dengan strategi yang pas, Kutim bisa melewati situasi ini,” pungkasnya. (TS/ADV)
