Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersiap memasuki fase percepatan pembangunan skala besar setelah seluruh program kontrak tahun jamak atau (Multiyears Contract/MYC) dipastikan masuk dalam anggaran 2025.
Dengan total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp5,71 triliun, MYC kembali menjadi tumpuan utama untuk menuntaskan proyek-proyek strategis lintas kecamatan.
Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, Yusuf T. Silambi, menegaskan bahwa seluruh usulan terkait MYC sudah dihitung dalam postur anggaran tanpa ada satu pun yang tercecer.
“Termasuk, MYC itu kan. Sudah termasuk semua itu,” ujar Yusuf kepada awak media.
Menurut Yusuf, pemerintah daerah (pemda) menempatkan MYC sebagai jalur paling efektif untuk mengerjakan proyek besar yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Konsep bertahap ini, kata dia, menjadi kunci agar pekerjaan tidak terhenti dan dapat berjalan konsisten hingga tuntas.
“Untuk mengatur ya semua diprioritaskan atas usulan MYC itu, karena dianggap MYC mempercepat pembangunan,” jelasnya.
Menariknya, dirinya menegaskan bahwa seluruh daerah pemilihan (dapil) tetap mendapatkan porsi pembangunan.
Namun, prioritas tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan agar tidak ada alokasi yang salah sasaran.
“Oh kalau itu semua dapat, ya. Cuman untuk MYC kami lihat tingkat kepentingannya, kecamatan yang memang sudah diprogramkan pemerintah,” tuturnya.
MYC menjadi fondasi bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses antarwilayah, memperkuat sarana dasar, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Skema ini memungkinkan proyek strategis, seperti jalan penghubung, jembatan, hingga fasilitas pelayanan umum, dieksekusi tanpa terhambat batasan tahun anggaran.
Dengan MYC masuk secara komprehensif dalam APBD 2025, DPRD berharap percepatan pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat di berbagai kecamatan.
Pemerataan wilayah, katanya, hanya dapat dicapai jika rencana besar tidak berhenti di tengah jalan dan tetap berjalan sesuai tahapan yang sudah disusun.
Program ini kini menjadi simbol komitmen pemerintah untuk membawa pembangunan Kutai Timur bergerak lebih cepat dan lebih merata. (ADV/TS)
