Kutai Timur – Di tengah penetapan 18 proyek prioritas +Multiyears Contract/MYC) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), satu kebutuhan penting warga pedalaman justru belum tersentuh, yaitu Jembatan Batu Timbau–Telaga di Kecamatan Batu Ampar.
Anggota Komisi B DPRD Kutim, Akbar Tanjung, kembali menyuarakan urgensi pembangunan jembatan yang ia perjuangkan sejak awal, menyebutnya sebagai akses vital yang tidak boleh terus terabaikan.
“Selama ini aksesnya enggak ada, itu pun warganya nyebrang sungai kan sampai hari ini,” jelas Akbar kepada awak media.
Menurut Akbar, ketidakhadiran jembatan membuat masyarakat masih menggunakan cara tradisional untuk menyeberangi sungai, sebuah kondisi yang tidak layak bagi daerah yang luas wilayahnya bahkan melebihi Provinsi Jawa Tengah.
Jembatan itu nantinya akan membuka jalur konektivitas penting menuju Muara Bengalon, Telen, Wahau, Busang, hingga Muara Ancalong.
Meski belum masuk dalam prioritas tahap pertama MYC, Akbar memastikan usulan tersebut tidak hilang.
Ia menyebut jembatan itu tetap masuk dalam daftar rencana tahap kedua, yang akan mengakomodasi usulan-usulan baru maupun program yang belum memenuhi syarat teknis pada tahap awal.
“Kalau yang ke tahap dua itu lebih kepada yang baru sih sebenarnya. Banyak muncul-muncul yang baru sama seperti saya usulkan tadi kan,” ujarnya.
Dirinya memahami bahwa pemerintah harus menyesuaikan daftar proyek dengan kapasitas fiskal daerah. Namun ia menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat pedalaman harus tetap mendapat perhatian serius.
Jembatan Batu Timbau–Telaga, menurutnya, bukan sekadar bangunan fisik, tetapi infrastruktur strategis yang dapat membuka peluang ekonomi baru dan mempercepat distribusi logistik.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengajak pemerintah melihat urgensi jembatan ini dalam konteks pemerataan pembangunan.
Dengan kondisi geografis Kutim yang luas dan penuh tantangan, akses layak menjadi pintu masuk utama bagi kemajuan desa-desa terpencil.(ADV/TS)
