Kutai Timur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, menegaskan bahwa pembayaran untuk proyek multiyears yang sedang berjalan di daerah ini akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan progres pekerjaan. Hal ini untuk memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan mencegah penyalahgunaan dana dalam proyek-proyek besar.
“Pembayaran dilakukan sesuai pencapaian fisik, sehingga prosesnya lebih terkontrol dan akuntabel,” ungkap Rizali Hadi saat diwawancarai oleh sejumlah awak media. Dengan cara ini, setiap tahap pembayaran akan didasarkan pada hasil nyata pekerjaan, memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan perkembangan proyek di lapangan.
Menanggapi isu yang beredar mengenai dampak alokasi anggaran proyek multiyears terhadap dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Rizali membantah dengan tegas klaim tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk program Pokir tetap ada dan tidak terpengaruh oleh proyek multiyears. “Pokir masih ada. Kita hanya bicara program, bukan angka untuk siapa. Semua telah melewati paripurna dan pembahasan panjang dengan DPRD,” tegasnya.
Isu tersebut sebelumnya muncul setelah beberapa anggota DPRD mempertanyakan alokasi anggaran untuk proyek multiyears yang dinilai bisa mengurangi dana Pokir. Rizali menegaskan bahwa alokasi anggaran telah disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap program pembangunan, termasuk proyek multiyears, merupakan hasil dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan masukan dari masyarakat.
“Proyek-proyek ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan hasil Musrenbang dan usulan masyarakat,” tambah Rizali.
Dengan pendekatan yang transparan dan kontrol ketat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap proyek multiyears yang tengah berjalan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat tanpa mengorbankan program-program prioritas lainnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang berkualitas, serta memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (Adv)
