Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyoroti pentingnya peningkatan sinkronisasi dan kesiapan personel dalam sektor pelayanan publik di daerah tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan di Kantor DPRD Kutim, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Asti mengungkapkan bahwa meskipun fasilitas seperti unit penyelamat sudah tersedia, sering kali masalah muncul akibat kurangnya personel yang siap bertugas.
“Kalau untuk personel yang di Kutim, harus ada beberapa yang perlu disinkronkan. Ketika memang terjadi musibah, unit tersedia, namun persoalannya yang kurang,” ujar Asti, yang menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam sektor pelayanan publik.
Asti mengungkapkan bahwa masalah ini memerlukan diskusi mendalam antara DPRD dan dinas-dinas terkait untuk menemukan solusi terbaik. Menurutnya, langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan DPRD menjadi kunci dalam menyelesaikan kendala yang ada.
“Ini mungkin harus duduk bersama dulu antara DPRD dengan dinas terkait. Kita carikan solusinya, karena kan yang melaksanakan mereka dan kami hanya bisa memfasilitasi,” jelas Asti, yang menegaskan pentingnya sinergi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kutim.
Salah satu masalah utama yang perlu segera diselesaikan adalah status tenaga honorer yang masih menghadapi ketidakpastian, terutama terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Asti mengusulkan perlunya kebijakan yang adil agar tenaga honorer dapat mendapatkan kepastian status pekerjaan mereka dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan.
“Kalau hanya yang dibutuhkan PPPK dan PNS, tapi honorer belum bisa, kita perlu carikan solusinya. Kecuali ada pengecualian, kan kita tidak tahu,” tambahnya.
Asti berharap agar melalui sinergi yang kuat antara DPRD, dinas terkait, dan pemerintah daerah, tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kutim.
“Dengan adanya langkah-langkah konkret dan koordinasi yang baik, kita harapkan pelayanan kepada masyarakat Kutim bisa berjalan lebih optimal dan efektif,” pungkas Asti. (Adv)
