Kutai Timur — Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) membuka ruang belanja operasional hingga 48 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2026 memicu perhatian serius Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
Angka itu jauh di atas batas mandatori nasional sebesar 30 persen, dan dinilai berpotensi menekan porsi belanja pembangunan.
Wacana tersebut muncul seiring upaya pemerintah mempertahankan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) agar tidak mengalami penurunan pada tahun anggaran mendatang.
Namun Jimmi menegaskan bahwa keputusan apa pun harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak pegawai dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Menurut pemerintah untuk yang 2026 ini APBD kecil kita dibolehkan sampai mencapai 48 persen termasuk insentif,” ujar Jimmi kepada awak media.
Ia menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim kini tengah mencari formula agar TPP tetap stabil meski kondisi fiskal sedang ketat.
“Dia sementara ini masih ngotak-ngatik supaya TPP di 2026 itu enggak turun,” sambungnya.
Meski memahami kebutuhan pegawai, Jimmi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh dikorbankan. Menurutnya, insentif penting, tetapi dampak nyata kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Sepanjang itu tidak melanggar aturan, ya terserah pemerintah. Yang penting pembangunan juga mesti punya perhatian khusus,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keresahan publik terkait porsi belanja pegawai yang terlalu besar.
“Masa uang negara hanya untuk gaji? Sementara pembangunan belum bisa dirasakan masyarakat nantinya,” ujarnya.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, Jimmi menyebut pemerintah masih memiliki beberapa opsi, termasuk meningkatkan PAD, memanfaatkan sumber-sumber pendapatan baru, hingga mempertimbangkan skema pinjaman daerah.
Namun semua alternatif, katanya, harus ditempuh dengan hati-hati dan sesuai regulasi.
Ketua DPRD Kutim itu berharap pembahasan APBD 2026 berjalan objektif, transparan, dan berpihak pada keseimbangan.
Jimmi menegaskan bahwa pembangunan harus tetap berjalan tanpa mengurangi hak pegawai, namun juga tidak boleh membuat APBD terjebak pada dominasi belanja operasional semata. (ADV/TS)
