Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sedang berhadapan dengan tantangan besar akibat derasnya arus informasi digital. Berita menyesatkan yang cepat menyebar di media sosial sering memicu kegaduhan, karena masyarakat kerap menerima informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar, mengungkapkan bahwa banyak isu provokatif yang beredar justru berasal dari luar wilayah.
Memang sulit bagi kami untuk menahannya, sebab sumbernya bukan dari media di Kutai Timur,” jelasnya.
Ronny menambahkan bahwa pemerintah daerah kerap baru mengetahui sebuah informasi setelah viral, sehingga memicu beragam asumsi publik tanpa adanya klarifikasi resmi. Salah satu contohnya adalah isu terkait APBD Kutim sebesar Rp600 miliar yang disebut-sebut diberikan kepada seorang individu. Ronny menegaskan bahwa rumor tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
“Itu kembali pada bagaimana masyarakat menerima informasi. Kalau saya, tidak terlalu menanggapi. Kami bekerja sesuai aturan,” katanya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih teliti serta memastikan kebenaran sumber informasi sebelum mempercayainya. Menurut Ronny, verifikasi menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman publik.
Ronny menilai bahwa disinformasi dapat membentuk opini negatif masyarakat dan bahkan menambah beban kerja pemerintah daerah.
“arena itu, pemerintah ingin mendorong budaya klarifikasi sebagai bagian dari penguatan ketahanan informasi,” tegasnya.
Saat ini, Diskominfo Kutim tengah mempersiapkan peningkatan kapasitas ketahanan informasi digital di daerah, termasuk membangun pemahaman publik mengenai pentingnya penyebaran informasi yang faktual.
Selain itu, pemerintah daerah mempertimbangkan pembentukan unit pemantau konten digital. Unit ini akan fokus pada analisis isu dan deteksi dini disinformasi agar tidak berkembang menjadi kegaduhan yang lebih besar.
“Secara bertahap akan kami lakukan. Saat ini masih dalam tahap usulan,” tutup Ronny.ADV
