Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan proyek Multiyears Contract (MYC) senilai Rp1,08 triliun harus diawasi sejak tahap awal agar tidak berujung pada kegagalan konstruksi maupun pemborosan anggaran daerah.
Anggota Komisi B DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa kualitas kontraktor merupakan fondasi utama keberhasilan program jangka panjang, terlebih proyek ini akan berlangsung hingga empat tahun ke depan dan menyangkut fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau kontraktor-kontraktor yang kemudian nakal, tidak punya modal, hanya berharap DP (down payment) dari pemerintah, enggak ada yang begitu. Harusnya di-blacklist saja,” tegas Akbar saat ditemui awak media.
Ia menilai, salah satu persoalan klasik dalam proyek besar adalah pemenang tender yang tidak memiliki kapasitas permodalan dan hanya bertumpu pada uang muka dari pemerintah. Pola seperti ini, menurutnya, sangat berisiko karena bisa menyebabkan pekerjaan terhenti di tengah jalan, molor dari jadwal, hingga mangkrak tanpa kejelasan penyelesaian.
DPRD disebut akan mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui laporan rutin, audit progres, serta evaluasi kontraktor secara berkala. Akbar menekankan bahwa kesalahan memilih pelaksana proyek di awal akan menimbulkan dampak panjang, baik terhadap kualitas infrastruktur maupun stabilitas keuangan daerah.
“Makanya dari awal sudah kami sampaikan ke pemerintah. Januari itu sudah diumumkan begitu,” lanjutnya, menegaskan pentingnya transparansi sejak pengumuman tender agar publik dapat ikut mengawasi.
Pria kelahiran 1992 tersebut berharap pengawasan ketat mampu memastikan setiap rupiah anggaran dipakai secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kegagalan MYC bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta lembaga pengawasan.
“MYC ini besar nilainya. Yang menentukan sukses bukan hanya anggarannya, tetapi siapa yang mengerjakan dan bagaimana kualitas pekerjaannya,” pungkasnya. (ADV/TS)
