Sangatta – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menekankan kebijakan KTP Kutai Timur untuk memperhitungkan pendatang dari luar daerah dan mempengaruhi angka pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
“Meskipun banyak tenaga kerja yang terserap, penambahan pendatang dari luar menjadi masalah,” ungkapnya.
Yan menganggap hal Ini berdampak pada tingkat pengangguran dan serapan tenaga kerja di Kutim.
“Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk menyelaraskan pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja di Kutai Timur,” lanjutnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menambah pengangguran dan sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja di Kutim.
Dalam upaya menanggulangi tantangan tersebut, Yan mendorong perlunya evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan keselarasan antara pertumbuhan penduduk dan peluang pekerjaan yang ada di Kutai Timur.
Dengan demikian, diharapkan kebijakan dapat lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi risiko pengangguran di daerah ini.ADV
