Sangatta – Kurangnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terkhusus wilayah kecamata Sangkulirang menjadi bahan pertanyaan di tengah masyarakat.
Pasalnya, kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tidak dapat digunakan untuk beberapa penyakit tertentu, sehingga membuat masyarakat mengeluarkan biaya pribadi untuk melakukan pengobatan.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Faizal Rachman mengatakan bahwa pihaknya telah menyinggung hal ini dalam penyampaian pandangan fraksi tentang Sangkulirang
“Tidak ada pelayanan untuk penyakit dalam dan dokter anak di rumah sakit Sangkulirang , karena disana tidak memiliki dokter spesialis di bidang tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Faizal menambahkan bahwa tidak adanya dokter spesialis menyebabkan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Sangkulirang tidak bisa di Klaim.
“Klaim BPJS hanya bisa di lakukan untuk menangani keadaan daruratnya, setelah ditangani kedaruratannya, tidak boleh di rawat inap di rumah sakit, hanya ada dua opsi yang harus ditawarkan oleh rumah sakit Sangkulirang,” ungkapnya.
Faizal menyebutkan dua opsi penanganan setelah tindak lanjut kedaruratan di Rumah Sakit Sangkulirang yaitu pertama, dirawat di Puskesmas Sangkulirang dan kedua di rujuk ke rumah sakit Kudungga.
Berdasarkan hal tersebut, Faizal menyatakan bahwa satu-satunya solusi adalah Pemerintah Kabupaten sesegera mungkin mengadakan dokter spesialis penyakit dalam dan anak.
“Padahal sebelumnya rumah sakit Sangkulirang memiliki dokter spesial di bidang tersebut, tapi karena menurutnya gaji mereka tidak sesuai makanya mereka mengundurkan diri,” jelasnya.
Menindaklanjuti kendala tersebut, Faizal menyatakan solusi yang bisa mereka berikan dalam jangka pendek yaitu harus menaikkan gaji dokter spesialis untuk menarik perhatian dokter-dokter diluar sana karena mereka ingin gaji mereka sesuai dengan biaya pendidikan yang mereka keluarkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Faizal menyampaikan penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena sistem manajemen kesehatan pemerintah kabupaten Kutim yang buruk.
“Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan menemukan solusi dari kendala yang ada sehingga dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah telah mempersiapkan program jangka panjang yang akan membantu menyesuaikan permasalahan tenaga kesehatan yang ada di Kutim yaitu memberikan beasiswa pendidikan kedokteran kepada putra/i daerah dengan syarat harus mengabdi di Kutim dan menaikkan insentif tenaga kesehatan dengan merubah Peraturan Bupati (Perbub).ADV
