Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas kerja sama Inspektorat Daerah Kutim dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Rabu (29/11/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh 41 pasangan pejabat eselon II dan III se-Kutim. Tujuan utama kegiatan ini adalah menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi terhadap pasangan dan lingkungan keluarga.
Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman yang membuka kegiatan ini mengatakan, keluarga merupakan unit terkecil di tengah masyarakat yang menjadi fondasi utama pemberantasan tindak korupsi. Dari keluarga mulai ditanamkan semua nilai-nilai luhur, jujur, amanah, dan berintegritas.
“Pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi harus melibatkan seluruh masyarakat. Hal itu harus dimulai dari keluarga,” tegas Ardiansyah.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Kutim untuk tidak menyalahkan kejadian. Karena perilaku korup itu adalah pilihan seseorang.
“Banyak pelaku korupsi menyesali setelah penangkapan (kejadian), padahal hal tersebut adalah pilihan. Jadi kembali kepada nilai-nilai integritas masing-masing individu,” ungkapnya.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Brigjen Polisi Kumbul Kusdwijanto Sudjadi yang turut hadir dalam kegiatan Bimtek Keluarga Berintegritas ini mengatakan, program Keluarga Berintegritas ini sudah mulai dilaksanakan sejak 2022. Dengan tujuan utama menciptakan keluarga yang harmonis. Sehingga tumbuh rasa keterbukaan dan saling mengingatkan antara pasangan dan anggota keluarga.
“Sasaran utama program ini adalah para pejabat di semua level tingkatan mulai dari menteri, kepala daerah sampai perangkat desa. Untuk pejabat pusat melalui penandatanganan pakta integritas, kalau kepala daerah sampai desa lewat program Keluarga Berintegritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, KPK RI juga sudah melaksanakan program pendidikan dan literasi korupsi di dunia pendidikan, penyebarluasan informasi melalui berbagai bentuk media, dan terakhir penegakan hukum.(Adv)
