Sangatta – Menyikapi perkembangan terbaru, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Menurut Fitriyani, Anggota Komisi A DPRD sekaligus Anggota Fraksi PPP, peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.
“Realisasi pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah mengalami peningkatan, ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan,” ucap Fitriyani.
Akan tetapi, ia juga menyoroti bahwasanya realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 belum mencapai target yang diharapkan. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja Rp 8,96 triliun. Dana ini digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal yang seharusnya dapat meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi.
“Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja Rp 8,96 triliun. Penggunaan dana ini untuk belanja operasi dan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat serta memacu ekonomi,” tegasnya.
Fraksi PPP menegaskan pentingnya peninjauan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap sektor-sektor yang belum tersentuh untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sah. Optimalisasi di berbagai sektor ini penting untuk mencapai target anggaran dan memastikan dana yang tersedia digunakan dengan efektif.
“Pemerintah Kabupaten perlu meninjau sektor-sektor yang belum tersentuh untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sah. Optimalisasi ini penting agar kita dapat mencapai target anggaran dan memastikan penggunaan dana yang efektif,” ujarnya.
Fraksi PPP juga menekankan bahwa pembangunan di lingkungan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan realisasi belanja yang optimal, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Pembangunan di lingkungan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan realisasi belanja yang optimal, berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Fitriyani.
Penegasan Fraksi PPP ini diharapkan dapat mendorong Pemkab Kutai Timur untuk lebih fokus dalam peninjauan dan optimalisasi penggunaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
“Kami berharap Pemkab Kutai Timur dapat lebih fokus dalam peninjauan dan optimalisasi penggunaan anggaran. Langkah ini penting agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” pungkas Fitriyani.ADV
