Kutai Timur – Dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 yang memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat. Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyampaikan pandangan umum fraksinya dengan menyoroti capaian, tantangan, serta potensi perbaikan dalam rencana anggaran tersebut.
“Demokrat berkomitmen untuk fokus pada penyusunan APBD yang memprioritaskan program kebutuhan utama masyarakat dan sejalan dengan visi misi Bupati,” ujar Pandi Widiarto dengan tegas. Pandi mengapresiasi optimisme pemerintah daerah yang menaikkan target pendapatan daerah menjadi Rp11,151 triliun, namun juga mengingatkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pusat.
Menurut Pandi, pemerintah daerah harus lebih giat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. “Diversifikasi ini akan memberikan kestabilan keuangan daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi Kutim,” tambahnya.
Fraksi Demokrat juga mendukung prioritas belanja daerah pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, mereka mengingatkan perlunya evaluasi terhadap program-program yang belum memberikan hasil maksimal. Pandi menyoroti ketimpangan dalam belanja daerah, di mana belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Menurutnya, hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada efektivitas pembangunan.
“Kami melihat adanya ketimpangan belanja operasi yang masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan,” ujar Pandi.
Pandi juga menegaskan bahwa pengelolaan belanja yang lebih seimbang akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sidang paripurna ini menegaskan komitmen Fraksi Partai Demokrat untuk mendorong RAPBD 2025 yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Adv)
