Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, menyampaikan kekhawatirannya terkait besarnya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang diperkirakan akan terjadi tahun ini. Menurut Yan, lambatnya proses penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan hingga bulan November, akan berdampak besar pada serapan anggaran yang belum maksimal.
“Saya yakin Silpa tahun ini akan lebih besar lagi dari tahun lalu. Sebab, bulan November ini saja, APBD murni saja belum selesai, apalagi APBD perubahan. Akibatnya nanti, Silpa makin banyak,” ungkap Yan.
Yan juga menyoroti kenyataan bahwa sekitar 40 persen anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik belum terealisasi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pencairan anggaran, yang baru bisa dilakukan pada bulan Maret untuk gaji pegawai dan anggota DPRD. Sementara itu, proyek-proyek pembangunan yang direncanakan baru bisa dimulai pada bulan Juni, yang tentunya menghambat kemajuan pembangunan di Kutim.
“Jadi yang masih harus dipikirkan itu yang sekitar 40 persen, meskipun tidak mungkin memang 100 persen. Tapi bagaimana bisa realisasi sejak awal, gaji pegawai, termasuk DPRD saja baru cair Maret. Apalagi proyek, baru mulai Juni. Dengan kondisi seperti ini, mungkin hanya bisa maksimal kalau pakai gaya Ahok bekerja,” ujar Yan
Lebih lanjut, Yan menekankan pentingnya untuk mempercepat proses anggaran agar alokasi dana dapat tersalurkan lebih cepat. Hal ini, menurutnya, akan memastikan bahwa pembangunan di Kutim dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat waktu, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Proses anggaran yang lambat ini perlu menjadi perhatian serius. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, kita perlu memastikan bahwa anggaran tersedia sejak awal tahun, bukan setengah jalan. Pembangunan harus menjadi prioritas, dan dana yang sudah disiapkan harus segera digunakan untuk kepentingan publik,” tegas Yan. (Adv)
