Kutai Timur – Kepala Bidang Administrasi Pembangunan Kutai Timur, Ihsan Bowo Asmoro, mengungkapkan bahwa kendala teknis pada sistem SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang digunakan untuk pencairan anggaran masih menjadi hambatan signifikan. Ihsan menjelaskan bahwa sistem SIPD, yang diterapkan serentak di seluruh Indonesia dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menjadi faktor utama dalam kesulitan pencairan anggaran.
“Sistem ini digunakan secara nasional, namun kendala yang kami hadapi di Kutai Timur bukan hanya kami yang rasakan, tetapi juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Ihsan.
Menurut Ihsan, kendala utama dalam pengoperasian SIPD adalah kesalahan atau error dalam aplikasi yang sulit dilaporkan langsung. Hal ini disebabkan karena SIPD dikelola oleh Kemendagri, tanpa adanya saluran pengaduan langsung untuk menangani masalah teknis tersebut.
“Jika terjadi kesalahan dalam aplikasi ini, kami kesulitan untuk melaporkannya karena tidak ada tempat pengaduan yang langsung menangani permasalahan tersebut,” jelas Ihsan.
Sebagai langkah proaktif, Ihsan menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengirimkan surat tertulis kepada Kemendagri untuk meminta klarifikasi dan solusi terkait masalah ini. Ia menegaskan bahwa upaya maksimal telah dilakukan untuk memastikan pencairan anggaran berjalan sesuai rencana.
“Meski sudah ada upaya maksimal dari pihak kami, jika sistem tidak terbuka pada tahap akhir input, pencairan anggaran akan tetap terhambat,” ungkap Ihsan.
Ia berharap agar Kemendagri segera merespons dan memberikan solusi agar pencairan anggaran bisa dilaksanakan tepat waktu. Ihsan juga menekankan bahwa kelancaran SIPD sangat penting untuk mendukung realisasi pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Timur.
“Kami akan terus berusaha untuk memastikan proses ini berjalan lancar meskipun ada tantangan teknis yang harus kami atasi,” tutup Ihsan. (SH/ADV)
