Kutai Timur – Kepala Bidang Administrasi Pembangunan, Ihsan Bowo Asmoro, mengungkapkan adanya kendala teknis terkait penandatanganan administrasi yang melibatkan pejabat daerah. Masalah ini timbul akibat kesibukan pejabat yang harus menyelesaikan tugas lain yang memerlukan perhatian lebih di waktu yang bersamaan.
Ihsan menjelaskan bahwa pada akhir tahun ini, banyak kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan Kementerian, khususnya terkait persiapan anggaran 2025. “Di satu sisi, kami harus menyelesaikan APBD 2024, namun di sisi lain, kami juga harus menyusun anggaran 2025,” ujarnya. Keadaan ini membuat pekerjaan menjadi lebih menumpuk dan mempengaruhi kelancaran penandatanganan administrasi yang sangat penting.
Menurut Ihsan, keberadaan banyak undangan dan kegiatan yang bersamaan menyulitkan pejabat untuk hadir tepat waktu. Bahkan, ia menegaskan bahwa tidak ada opsi untuk menggantikan pejabat yang bersangkutan, mengingat pentingnya proses administrasi ini. “Pemerintahan tidak bisa hanya memaksakan diri untuk melaksanakan satu kegiatan saja, apalagi jika melibatkan penandatanganan administrasi yang krusial,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya memastikan agar seluruh proses administrasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, meskipun kendala teknis seperti ini terus muncul. Ihsan juga menekankan bahwa koordinasi yang lebih efektif akan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan anggaran 2025. (SH/ADV)
