Kutai Timur – Penjabat (Pj.) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kusuma, menyoroti adanya perbedaan data stunting yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Perbedaan data ini dinilai dapat menghambat penyusunan kebijakan yang tepat dan efektif dalam menangani masalah stunting yang masih menjadi salah satu persoalan serius di Kutai Timur.
“Data ini seharusnya sama karena akan menjadi dasar kita membuat kebijakan,” tegas Agus Hari Kusuma. Pernyataan ini menekankan pentingnya keseragaman data yang digunakan untuk merancang kebijakan penanggulangan stunting. Perbedaan data antara lembaga terkait dapat membingungkan pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dan mengalokasikan sumber daya secara optimal.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian data stunting juga disebabkan oleh perbedaan pemahaman antar instansi terkait mengenai definisi dan indikator stunting. “Perbedaan pemahaman tentang stunting ini bisa menjadi salah satu alasan ketidaksesuaian data. Kita perlu pendekatan seragam agar masyarakat memahami dengan baik apa itu stunting,” jelas Agus. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di kalangan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, agar upaya penanggulangan stunting dapat berjalan dengan koordinasi yang baik.
Agus juga menambahkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti radiasi dan dampak teknologi modern yang berkembang pesat, sering kali tidak disadari, namun dapat berkontribusi pada peningkatan angka stunting. “Radiasi dan faktor teknologi lain bisa jadi penyebab yang jarang disadari, dan ini perlu kita waspadai,” ujarnya. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan Kutai Timur dapat menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan berkualitas.
Pj. Bupati Kutai Timur berharap agar ke depannya, data mengenai stunting dapat diselaraskan antara Dinas Kesehatan, BKKBN, serta lembaga terkait lainnya, sehingga program-program penanggulangan stunting dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi dan efektif. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan prevalensi stunting di Kutai Timur dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda di daerah tersebut. (Adv)
