AdvetorialDPRD Kabupaten Kutai Timur

Ketua DPRD Kutim Minta Pemkab Kutim Serius Tangani Efisiensi, Serapan Anggaran Baru 60 Persen

Kutai Timur — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyampaikan bahwa realisasi serapan anggaran daerah hingga menjelang akhir tahun baru mencapai 60 persen lebih. Sebagian besar serapan terjadi pada belanja pegawai, sedangkan kegiatan fisik masih tertahan karena sejumlah faktor administrasi.

“Serapan kita sekitar 60 persen, mayoritas masih di belanja pegawai. Untuk kegiatan fisik memang masih menunggu perbaikan dokumen,” ungkapnya.

Jimmi menjelaskan, lambannya serapan di sektor fisik disebabkan oleh proses penyesuaian DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang belum sepenuhnya selesai, serta adanya koreksi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

“Tidak bisa tanda tangan kontrak kalau DPA belum turun. Pemerintah janji hari Jumat ini DPA-nya keluar,” jelasnya.

Ia menekankan, meskipun waktu efektif tinggal dua bulan, pemerintah daerah (pemda) harus tetap berusaha maksimal agar tidak terkena sanksi dari Kementerian Keuangan. “Kalau tidak terserap, bisa-bisa dana kita ditarik pusat. Itu yang harus dihindari,” ujarnya.

Ia menilai bahwa kebiasaan keterlambatan ini sudah menjadi pola tahunan yang harus segera diperbaiki.

“Memang sudah terbiasa begitu setiap tahun, tapi kebiasaan ini harus berubah. Kita tidak boleh anggap normal sesuatu yang salah,” tegasnya.

Dirinya turut meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik tanpa mengorbankan kualitas.

“Kami dorong supaya proyek-proyek jalan, drainase, dan sarana umum bisa dikerjakan tepat waktu. Jangan hanya karena kejar akhir tahun, malah asal-asalan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi kinerja pegawai administrasi yang tetap konsisten menjalankan tugas pelayanan publik di tengah dinamika efisiensi anggaran.

“Pegawai kami bekerja dalam situasi sulit, tapi tetap menjaga pelayanan masyarakat. Itu patut diapresiasi,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besar anggaran yang terserap, tapi dari seberapa nyata dampaknya terhadap masyarakat.

“Serapan boleh tinggi, tapi kalau manfaatnya tidak terasa, sama saja bohong,” pungkasnya. (TS/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *