Kutai Timur — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak hanya bergantung pada usia pemerintahan, melainkan pada sejauh mana negara hadir menyediakan fasilitas pendukung untuk bertumbuh.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi tantangan yang dihadapi Kutim pascapemangkasan dana transfer dari pusat.
“Kami boleh dibilang sudah dewasa dari usia administrasi, tapi belum cukup dari sisi kesiapan fasilitas. Kemandirian itu tidak datang begitu saja, harus disiapkan,” ucap Jimmi saat diwawancarai.
Jimmi menjelaskan bahwa Kutim sebagai kabupaten muda masih bergantung pada dana pusat untuk memperkuat fondasi pembangunan dasar seperti infrastruktur antar kecamatan, fasilitas pendidikan, dan layanan publik.
“Kami masih butuh intervensi pusat. Jangan hanya potong anggaran, tapi bantu juga bangun infrastruktur agar ekonomi daerah bisa bergerak,” katanya.
Ia menyoroti ketimpangan antara wilayah pesisir dan pedalaman di Kutim yang masih cukup besar akibat keterbatasan infrastruktur.
“Kalau dari Sangatta mau ke pedalaman seperti Muara Bengkal, aksesnya belum sepenuhnya layak. Ini kendala yang membuat masyarakat sulit berkembang,” jelasnya.
Menurutnya, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) justru berpotensi memperlambat proses pemerataan pembangunan apabila tidak diimbangi dengan program pendampingan dari pemerintah pusat.
“Kalau mau efisiensi, silakan. Tapi harus ada solusi konkret. Jangan hanya kurangi dana tanpa bantu program,” tegasnya.
Dirinya menilai, daerah seperti Kutim belum bisa disamakan dengan daerah yang sudah mapan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan infrastruktur.
“Kalau di Jawa, satu kota bisa menopang daerah lain. Kita di Kutim belum punya itu. Jadi jangan disamakan perlakuannya,” ujarnya.
Ia turut menambahkan bahwa kemandirian daerah hanya bisa tercapai jika pemerintah pusat memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbaiki sistem perencanaan daerah.
“Daerah bisa mandiri kalau punya sumber daya yang cukup dan fasilitas yang memadai. Tanpa itu, kemandirian hanya jadi jargon,” tekannya.
Terakhir, Sebagai Ketua DPRD, Jimmi menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Kutim agar tetap mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Kalau perlu, biarlah gaji pegawai kami kecil, asal pusat bantu membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Itu yang rakyat butuhkan,” pungkasnya.ADV
