Kutai Timur – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua l DPRD Kutim, Sayid Anjas.
Pasca rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, Anjas menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan perampingan kegiatan secara signifikan.
Dirinya menyebutkan bahwa APBD diperkirakan turun dari sekitar Rp9,89 triliun menjadi Rp4,86 triliun.
“Jadi memang hampir mau separuhlah ini. Yang pasti kami menyarankan pemerintah untuk bisa merampingkan kegiatan di 2026 ini,” ujar Anjas kepada awak media.
Ia menegaskan program yang tidak penting perlu ditunda demi menjaga efisiensi anggaran.
“Contohnya pengadaan sepatu yang dulu di 2025 sempat ada, ya mungkin nanti dululah. Yang tadinya beli baju nanti dululah. Apalagi acara-acara seremonial yang tidak terlalu penting mungkin bisa ditunda dulu,” tegasnya.
Menurutnya, fokus utama pemerintah harus diarahkan pada program mandatori dan pembangunan infrastruktur, mengingat kondisi fiskal yang lebih ketat tahun depan.
Dirinya juga memastikan kewajiban daerah seperti belanja pegawai tetap diperhitungkan secara realistis.
“Itu mandatori juga kan? Tentunya itu akan menyesuaikan. Tidak mungkin dibayar kalau kemampuan keuangannya enggak cukup,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah bersikap hati-hati dan melakukan efisiensi menyeluruh, termasuk pada perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas ya dikurangi lagi ya. Tidak juga dihilangkan, tapi dikurangin. Yang tadinya tiga empat kali mungkin bisa dibikin sekali dua kali saja,” ungkapnya.
Pria yang tergabung dalam Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan langkah efisiensi harus ditempatkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan pendapatan ddaerah (TS/ADV)
