Kutai Timur – Ketika pendapatan dari pusat terus menurun akibat relokasi Dana Bagi Hasil (DBH), DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditunda.
Anggota Komisi B, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa Kutim harus lebih serius menggali potensi pajak dan retribusi agar pembangunan tidak stagnan.
“Poin-poinnya sudah dioptimalkan di sini. Kita mengharapkan pajak dan retribusi daerah kita mengoptimalkan supaya untuk meningkatkan PAD kita,” ujar Akbar kepada awak media, merujuk pada Perda Kutim Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Akbar, penerapan pajak harus dijalankan secara adil, dengan memperhatikan proporsi beban kepada perusahaan besar yang beroperasi di Kutim.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh menjadikan masyarakat kecil sebagai target kebijakan fiskal.
Salah satu masalah yang dirinya soroti adalah masih banyaknya kendaraan perusahaan yang memakai plat luar daerah, sehingga potensi penerimaan daerah tidak termanfaatkan secara maksimal.
“Mereka ada plat kendaraan yang masih belum menggunakan plat Kutim. Nanti kita wajibkan KTR (plat Kutim),” sebutnya.
Selain sektor transportasi, ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan perkebunan dan pertambangan terhadap regulasi pajak.
Aktivitas industri yang mempengaruhi infrastruktur dan lingkungan harus memberikan kontribusi fiskal yang sepadan bagi daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD sangat penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik, terutama ketika ruang fiskal Kutim semakin terbatas.
Dirinya meminta perusahaan lebih kooperatif dan tidak menghindar dari kewajiban yang telah diatur.
“Kami optimalkan semua sektor,” tutupnya.
Akbar menegaskan bahwa melalui fungsi pengawasan, DPRD akan memastikan implementasi Perda berjalan konsisten dan tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas.
Dengan demikian, optimalisasi PAD dapat menjadi strategi nyata untuk menjaga pembangunan tetap bergerak meski kondisi fiskal menantang.(ADV/TS)
