Kutai Timur – Upaya Kutai Timur dalam mencari sumber pendapatan alternatif di luar sektor tradisional kembali menghadapi kendala. DPRD menyebut rencana diversifikasi investasi daerah belum bisa dijalankan dengan maksimal karena adanya wacana pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, rencana pemangkasan DBH memaksa sejumlah program investasi dievaluasi ulang. Ia menekankan, ketidakpastian alokasi DBH menjadi penghambat utama bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah strategis di sektor non-tradisional.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan perlambatan ekonomi daerah, karena Kutai Timur selama ini sangat bergantung pada DBH, khususnya dari sektor sumber daya alam.
Yusri menegaskan, “Apabila pemotongan DBH benar-benar terjadi, ruang fiskal pemerintah daerah akan menyempit, sehingga kemampuan membiayai pembangunan ikut terbatas.”
Dalam situasi tersebut, perhatian kini tertuju pada Perusahaan Daerah (Prusda) sebagai penggerak ekonomi baru. Menurut Yusri, Prusda diharapkan menjadi penopang utama PAD agar Kutai Timur tidak terlalu bergantung pada dana pusat yang bersifat fluktuatif.
Ia menekankan bahwa pengelolaan Prusda harus profesional dan fokus pada sektor-sektor yang menawarkan potensi pendapatan tinggi. “Masih banyak peluang di bidang pariwisata, perdagangan, dan jasa yang belum digarap optimal oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Yusri menambahkan, perbaikan tata kelola Prusda menjadi kebutuhan mendesak. Dengan manajemen yang baik dan strategi bisnis yang jelas, perusahaan daerah dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi APBD Kutim.
Apabila strategi ini berhasil, pertumbuhan PAD dari sektor-sektor alternatif diharapkan mampu menciptakan ruang fiskal tambahan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kutim sebenarnya memiliki potensi besar, selama pengelolaan investasi dan sumber daya dilakukan dengan tepat,” jelas Yusri.
Ia menekankan, rencana pemangkasan DBH seharusnya menjadi dorongan bagi Kutai Timur untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ketergantungan berlebihan pada sektor ekstraktif dan aliran dana pusat bukanlah solusi jangka panjang.
Yusri berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan evaluasi terhadap investasi yang ada sekaligus memperkokoh peran Prusda sebagai sumber pendapatan baru.
“Jika tidak ada langkah nyata, Kutim berpotensi terus terjebak dalam struktur ekonomi yang rentan dan sulit berkelanjutan,” pungkasnya.ADV
