Kutai Timur – Pembangunan industri besar di Kutai Timur masih menghadapi banyak hambatan. DPRD menilai wilayah ini belum memiliki infrastruktur memadai dan ekosistem usaha yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan industri baru yang bisa menjadi penopang ekonomi daerah.
Yusri Yusuf, anggota Komisi B DPRD Kutim, menegaskan bahwa lambatnya perkembangan sektor industri bukan karena potensi yang minim, melainkan kesiapan daerah yang masih belum matang.
“Ketergantungan kita masih tinggi pada sektor tradisional, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah relatif kecil,” kata Yusri.
Dia menambahkan, belum ada industri yang benar-benar mampu menjadi pilar utama penghasilan Kutim.
Menurut Yusri, struktur ekonomi saat ini masih berfokus pada pola lama, sehingga nilai tambah yang bisa dihasilkan untuk pembangunan daerah pun masih terbatas.
Menurut Yusri, lambatnya pertumbuhan sektor industri juga disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar yang belum merata di berbagai wilayah.
“Fasilitas energi, kondisi jalan, dan kesiapan kawasan industri masih belum memadai untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha skala besar,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya perbaikan regulasi dan proses perizinan. Yusri menegaskan bahwa investor membutuhkan kepastian dan prosedur yang cepat, bukan birokrasi panjang yang justru menghambat investasi.
Dia juga mengingatkan, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menarik investor. Jika hanya menunggu tanpa memberikan insentif atau fasilitas konkret, Kutai Timur berisiko tertinggal dibandingkan daerah lain yang lebih agresif dalam promosi dan pengelolaan investasi.
Keterbatasan pengembangan industri menyebabkan kapasitas fiskal Kutai Timur ikut terbatas. APBD tidak bisa terus mengandalkan sektor tradisional, apalagi ketika kebutuhan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik terus meningkat.
Yusri menekankan perlunya kebijakan inovatif untuk memperbaiki iklim investasi di daerah.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah strategis agar Kutim tidak terus terjebak dalam model ekonomi lama yang stagnan,” ujarnya.
Ia menambahkan, prioritas utama seharusnya pada percepatan perbaikan infrastruktur serta penyederhanaan regulasi agar lebih ramah bagi investor.
“Jika hal ini tidak dilakukan, Kutim akan kesulitan bersaing dan tetap sulit menarik industri unggulan yang bisa memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tutup Yusri.ADV
