Kutai Timur — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus mengambil langkah tegas dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti pertambangan yang dinilai belum mencerminkan potensi sesungguhnya.
Usai mendengarkan penjelasan teknis dari pihak perusahaan, ia menyebut bahwa DPRD kini telah memegang dua misi penting untuk dibawa ke tingkat pusat.
“Dari penjelasan-penjelasan itu, nantinya menjadi bahan untuk kami mempertanyakan dana bagi hasil di pusat. Jadi ada dua misi tadi, yaitu satu ke KPC-nya (Kaltim Prima Coal) perihal profit sharing-nya, terus kedua mencari bahan untuk kami bawa ke Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” jelas Jimmi kepada awak media.
Menurut Jimmi, pertemuan dengan PT KPC bukan sekadar agenda formalitas. Informasi teknis yang disampaikan perusahaan akan dijadikan modal bagi DPRD ketika berhadapan langsung dengan pemerintah pusat dan ESDM.
Ia menilai bahwa DBH dari sektor pertambangan masih jauh dari kata optimal, padahal Kutim merupakan salah satu daerah penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa daerah tidak boleh hanya menerima hasil perhitungan tanpa memahami rumus yang digunakan pemerintah pusat. Transparansi menjadi syarat mutlak.
“Ada variabel-variabel perhitungan menurut keputusan menteri terkait DBH atau royalti dari perusahaan-perusahaan. Itu lagi disusun oleh Bapenda,” ujarnya.
Dengan kompleksitas formula DBH nasional yang terus berkembang, ia menilai Kutim harus bersikap proaktif dan berani mengajukan data pembanding.
Daerah, katanya, harus berada dalam posisi yang kuat saat berdialog dengan pusat.
Sebagai salah satu motor pertambangan nasional, Kutim dinilai pantas mendapatkan porsi DBH yang lebih proporsional dibandingkan yang diterima saat ini.
Dirinya menegaskan bahwa DPRD Kutim siap mengambil langkah lanjutan begitu seluruh data dan dokumen perhitungan selesai dirapikan.
Jimmi berharap proses dialog dengan pemerintah pusat nantinya akan menghasilkan pembagian fiskal yang lebih adil untuk daerah. (ADV/TS)
