Kutai Timur – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun 2026 memaksa DPRD dan pemerintah daerah bekerja lebih selektif dalam menentukan arah pembangunan.
Anggota Komisi B DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh membuat pemerintah hanya fokus pada satu sektor, karena seluruh layanan dasar masyarakat membutuhkan perhatian yang sama.
“Artinya kita melihat mana-mana yang prioritas. Kesehatan penting, pendidikan penting, pertanian penting, infrastruktur penting, air bersih penting,” tegas Akbar kepada awak media.
Menurut Akbar, luasnya wilayah Kutim membuat kebutuhan pembangunan sangat beragam. Karena itu, pembagian anggaran harus mempertimbangkan kondisi lapangan di tiap desa, bukan hanya kebutuhan di wilayah perkotaan.
Ia menilai bahwa strategi yang proporsional akan menjadi kunci agar seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
“Tidak bisa hanya fokus pada air bersih saja. Semua sektor harus diatur dengan seimbang,” ujarnya.
Dirinya turut mengingatkan pemerintah untuk menahan diri dalam mengusulkan proyek yang belum benar-benar mendesak.
Dengan kondisi fiskal yang menyempit, setiap rupiah harus diarahkan untuk sektor yang paling memberi dampak langsung.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Menurutnya, penurunan APBD bisa menjadi momentum bagi pemda untuk memperbaiki pola perencanaan dan memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas.
“Kami bicara yang dasar dulu, karena itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat,” tutupnya.
DPRD, katanga, akan mengawal ketat seluruh proses pembahasan anggaran dan memastikan setiap usulan OPD memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi lanjutan akan menjadi alat untuk memastikan anggaran yang terbatas justru menghasilkan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. (ADV/TS)
