Kutai Timur — Komisi A DPRD Kutai Timur memperluas pendekatan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pembentukan Tim Pengawas Khusus yang dilengkapi mekanisme pengaduan publik.
Langkah ini dianggap strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus memperbaiki mutu layanan pemerintahan.
Anggota Komisi A, Masdari Kidang, menekankan bahwa partisipasi warga menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan baru ini. Menurutnya, masukan langsung dari masyarakat dapat melengkapi informasi yang diperoleh DPRD dari jalur resmi OPD.
“Pengawasan kami tidak hanya mengandalkan laporan dari OPD. Aduan dan masukan masyarakat menjadi bahan penting agar layanan publik benar-benar berjalan efektif,” ujar Masdari.
Ia menambahkan, pembentukan tim ini muncul setelah DPRD menerima banyak laporan mengenai ketidaksesuaian antara perencanaan program dan realisasinya. Dengan mekanisme pengaduan yang terbuka, permasalahan layanan bisa diidentifikasi lebih cepat dan tepat sasaran.
Komisi A juga aktif membangun koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah agar mekanisme pengawasan yang dibentuk tidak bertabrakan dengan sistem kontrol internal Pemda.
“Kolaborasi ini penting agar proses pengawasan bisa berjalan lancar dan rekomendasi yang dihasilkan bisa segera diterapkan,” jelasnya.
Tim pengawas yang tengah dipersiapkan akan menjalankan evaluasi menyeluruh, mulai dari inspeksi lapangan, pengumpulan data, hingga penelaahan laporan anggaran. Semua temuan nantinya dijadikan dasar untuk memberikan masukan perbaikan kinerja OPD.
Masdari menekankan, tujuan pengawasan DPRD bukan untuk menekan, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.
“Kami ingin memastikan layanan publik di Kutai Timur meningkat kualitasnya, tanpa menambah beban birokrasi,” tutupnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui mekanisme aduan publik dapat menjadi pemicu perubahan nyata, karena warga bisa langsung melaporkan situasi yang terjadi di lapangan. Hal ini diharapkan membantu OPD lebih cepat mengenali kendala dan melakukan perbaikan.
Dengan hadirnya tim pengawas dan kanal aduan yang terbuka untuk publik, Masdari optimis kinerja pemerintah daerah akan lebih transparan dan terukur.
“Langkah ini penting agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.ADV
