Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mengintensifkan upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) melalui penguatan kerja sama antarlembaga. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi daerah dalam mendukung target eliminasi HIV pada tahun 2030, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Jumat (24/7/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengendalian HIV tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif.
Mahyunadi mengatakan, “Kehadiran kita semua di sini sangat penting untuk membuat angka HIV di Kabupaten Kutim bisa berkurang. Kalau bisa zero (nol). Oleh karena itu semua pemikiran dan masukan terkait hal-hal yang bisa membuat HIV di Kutim bisa turun kami harapkan disampaikan dalam rapat ini.” Ia juga mengakui bahwa jumlah kasus HIV yang teridentifikasi di Kutai Timur mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu direspons melalui langkah yang lebih terarah, mulai dari memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperluas deteksi dini, hingga memastikan penanganan pasien berlangsung secara berkesinambungan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Yuwana, memaparkan perkembangan pelaksanaan program penanggulangan HIV di daerah. Ia menjelaskan bahwa hingga Mei 2026 masih terdapat sejumlah tantangan dalam memenuhi target global 95-95-95 yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meskipun sebagian orang dengan HIV telah memperoleh terapi antiretroviral, capaian pengobatan, pemeriksaan viral load, dan supresi virus masih memerlukan peningkatan melalui perluasan akses layanan, penguatan edukasi, serta kerja sama lintas sektor yang lebih optimal.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kutai Timur berharap dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret untuk memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini HIV, serta memperluas akses terhadap layanan pengobatan. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis target eliminasi HIV di Kutai Timur dapat dicapai secara bertahap sesuai arah kebijakan nasional menuju tahun 2030. (CV/ADV)
