Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat upaya edukasi dan deteksi dini sebagai salah satu strategi utama dalam menekan penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV) di wilayahnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung target eliminasi HIV pada tahun 2030, melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan dan pengobatan sejak dini.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV Tahun 2026, yang dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, bertempat di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur, Jumat (24/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi menegaskan bahwa keberhasilan upaya penanggulangan HIV memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan tenaga kesehatan semata.
Ia menilai, edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi salah satu kunci penting untuk menekan angka penularan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai tambahan informasi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Timur, Yuwana, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini telah secara aktif melaksanakan berbagai program penyuluhan di seluruh wilayah Kutai Timur. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok, mulai dari pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), masyarakat umum, hingga kelompok sasaran lainnya, yang dilaksanakan melalui jejaring puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan.
“Selama ini kami di Dinkes memiliki program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, termasuk HIV/AIDS. Kami memiliki petugas yang secara khusus memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat yang bersedia melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela,” jelas Yuwana saat diwawancarai usai kegiatan berlangsung.
Yuwana mengungkapkan, hingga bulan Mei 2026, tercatat sebanyak 285 kasus HIV yang telah terlaporkan dalam sistem informasi milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Meski demikian, ia menyebutkan bahwa angka tersebut diyakini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan menjalani pemeriksaan akibat adanya stigma dan rasa takut yang masih melekat di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat agar tidak ragu untuk memanfaatkan layanan skrining HIV yang telah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di Kutai Timur.
Ia turut menegaskan bahwa tidak semua orang yang hidup dengan HIV tertular akibat perilaku berisiko semata. Karena itu, menurutnya, penghapusan stigma menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan HIV, agar masyarakat dapat lebih terbuka dalam menjalani pemeriksaan, memperoleh akses pengobatan lebih dini, sekaligus mencegah terjadinya penularan lebih lanjut di lingkungan sekitar.
Melalui penguatan program edukasi, perluasan akses layanan skrining, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, Pemkab Kutai Timur berharap target penanggulangan HIV dapat tercapai secara bertahap. Upaya ini juga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang lebih sehat dan berdaya, sejalan dengan target nasional menuju eliminasi HIV pada tahun 2030 mendatang. (DZ/ADV)
