Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menjadikan pengalaman dalam pelaksanaan anggaran sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang lebih tertib dan akurat. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan, persoalan kelebihan penganggaran yang berdampak pada penyesuaian APBD tidak boleh kembali terjadi.
Hal itu disampaikan Mahyunadi usai rapat paripurna persetujuan bersama antara Pemkab Kutim dan DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Rabu (29/7/2026).
Menurut Mahyunadi, pemerintah daerah (pemda) telah mengingatkan seluruh perangkat daerah agar penyusunan APBD 2027 dilakukan secara lebih cermat dengan mengedepankan ketelitian dalam menghitung pendapatan maupun belanja daerah. Langkah tersebut penting agar APBD yang telah ditetapkan dapat langsung dilaksanakan tanpa harus melalui penyesuaian kembali.
“Ke depan tidak boleh lagi ada yang di-hold karena kelebihan penganggaran. Tidak boleh lagi ada pergeseran,” ujar Mahyunadi saat diwawancarai oleh awak media.
Ia menjelaskan, keterlambatan pelaksanaan program selama ini bukan semata-mata disebabkan dinamika penyaluran dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan dalam proses penganggaran daerah juga menjadi faktor yang harus dibenahi agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
“Kalau pusat itu bisa dikejar, enggak ada masalah. Cuman memang APBD kita yang di-hold karena ada kelebihan penganggaran. Ke depan tidak boleh lagi ada yang di-hold karena pergeseran,” kata Mahyunadi.
Mahyunadi menambahkan, evaluasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Dengan perencanaan yang lebih baik, pemerintah optimistis pelaksanaan program pembangunan akan berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang menerima manfaat dari APBD.
Ia berharap penyusunan APBD 2027 dapat berlangsung lebih tertib dan akuntabel sehingga seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat direalisasikan tepat waktu serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim. (SL/ADV)
