Sangatta – Dalam rangka pemantauan perkembangan politik di daerah menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai amanat Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Kaltim.
Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman turut menghadiri Rakor Koordinasi Forkopimda se-Kaltim yang berlangsung di Ballroom Novotel Hotel Balikpapan, Kamis (6/7/2023).
Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, Kaltim menjadi salah satu daerah rawan penyelenggaran Pemilu. Padahal selama ini menurutnya, tiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, di Kaltim paling kondusif.
“Kaltim aman kok, tidak terlalu berat. Tapi kita tidak boleh abai, tidak boleh santai. Tapi kita bersyukur dengan data yang mengatakan Kaltim salah satu daerah rawan, bersama lebih-lebih mempersiapkan dengan baik,” ujar Isran.
Sementara itu, Ardiansyah usai menggarisbawahi tentang antisipasi terhadap dampak pemilu. Belajar pada pemilu serentak lalu, para penyelenggara banyak memakan korban, sehingga di tahun 2024 nanti khususnya tentang kesehatan bisa terjamin.
“Kita akan membentengi para penyelenggara dibawah dengan BPJS ketenagakerjaan insyaallah, tadi kita lihat pak gubernur sudah menyiapkan, mudah-mudahan ini bisa terintegrasi dengan apa yang kita siapkan,” kata Ardiansyah.
Selain itu, tak hanya pemberian BPJS Ketenagakerjaan, penyelenggara juga menyiapkan tenaga kesehatan di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Kehadiran tenaga kesehatan di TPS, kehadiran akomodasi di TPS, karena belajar dari yang lalu ini cape sekali warga, sampai pagi subuh pagi dan seterusnya, maka perlu mereka stabilitas kesehatannya dia dijamin oleh tenaga kesehatan,” pungkasnya.ADV
