Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) sampaikan jawaban dan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Tanggapan itu disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang dalam rapat paripurna ke-19 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni didampingi Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazar dan Arfan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Kamis (20/7/2023).
Dalam penyampaiannya, Kasmidi memaparkan jawaban atas pandangan umum fraksi golongan Karya (Golkar). Bahwa Pemkab Kutim sangat sepakat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam pembangunan. Oleh karenanya, setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD Pemkab Kutim harus berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Kami segenap jajaran Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran akan selalu berupaya dalam menjalankan amanat tersebut dan menghargai seruan dari fraksi Partai Golongan Karya untuk selalu peka dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kami juga meminta bantuan dari segenap fraksi Partai Golongan Karya untuk bisa menjadi corong-corong aspirasi yang mewakili suara rakyat. Melalui sinergitas antar pemerintah dalam menjaring suara rakyat maka pembangunan daerah pasti dapat pro terhadap kesejahteraan rakyat,” tutur Kasmidi.
Selanjutnya, Kasmidi juga mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Fraksi Partai Demokrat terhadap kejelasan dalam program yang berkolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Ia sepenuhnya sepakat bahwa kolaborasi yang baik antara berbagai satuan kerja pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mencapai pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Kutim berkomitmen, untuk selalu kompak menjalin kolaborasi yang erat dam sinergis dengan semua pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, akan menyiapkan informasi serta data terkait dalam pembahasan APBD 2024, dan didasarkan pada Dokumen PPAS yang telah disampaikan.
“Terakhir, Kami berkomitmen untuk terus memastikan bahwa program-program yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kutai Timur. Kami juga akan berkoordinasi secara aktif dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam memastikan keselarasan antara program pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” ucap Kasmidi.
Kemudian tanggapan atas pandangan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), Kasmidi mengucapkan terima kasih atas masukan dan tanggapan yang sangat berharga. Selanjutnya, pihaknya menyadari bahwa perencanaan anggaran harus disusun dengan cermat berdasarkan asumsi yang terukur, realistis, dan Optimis terhadap perbaikan ekonomi di masa mendatang.
Lebih lanjut, Pemkab memiliki berbagai asumsi dan tren positif pada tahun 2024, karena pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah mengalami kenaikan yang signifikan. Ia juga berkomitmen agar defisit anggaran yang pernah terjadi di tahun sebelumnya tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
“Kami sepakat bahwa di zaman sekarang ini upaya digitalisasi pelayanan dan optimalisasi sistem perangkat daerah periu ditingkatkan kembali dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Dalam rangka mendukung Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah penyangga (buffer zone) untuk Ibukota Nusantara (IKN), kami akan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, terutama dalam bal sektor agraria, pendidikan, serta industrialisasi yang berpotensi untuk menunjang perekonomian dan perkembangan wilayah secara keseluruhan,” paparnya.ADV
