Sangatta – Perbedaan data tingkat kemiskinan antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) berpengaruh pada penyaluran bantuan yang akan berikan kepada masyarakat.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan, adanya perbedaan data itu disebabkan oleh menggunaan metode penghitungan yang berbeda.
“Kita nih susah ya, karena indikator miskin Antara BPS sama kita agak berbeda,” kata Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos, Budi Mulia.
Untuk data dari kemensos diambil dari pendekatan mikro, melalui Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Sedangkan untuk BPS melalui pendekatan makro.
Apabila melihat dari pendekatan makro, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan bukan makanan.
“SIKS-NG ini sudah mikro artinya masuk ke dalam keluarganya, sudah by individu dan by keluarga, ukurannya juga berbeda yang satu ukuran makro secara keseluruhan melihatnya dari segi pendapatan dan macam macam, ini dari segi mikro,” jelasnya.
Lanjut Budi, di Aplikasi SIKS-NG juga bukan hanya untuk penerima bansos, melainkan seluruh masyarakat golongan kurang mampu.
“Ada juga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, di sini memang jumlahnya lebih banyak. Jelas di dinas sosial kan ada calon penerima bansosnya dan ada juga pemeluk kesehatan sosialnya, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Jadi banyak walaupun dia tidak nerima bansos, tapi dia dikategorikan tidak mampu,” pungkasnya.ADV
