Sangatta – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yan menyatakan keprihatinannya atas lambatnya penyerapan anggaran program infrastruktur sekolah melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
“Sistem LPSE online dulunya berjalan lancar, namun sekarang penyerapan anggaran membutuhkan waktu dan ada antrian yang menunda kemajuan program,” ungkap Yan
Menurutnya, sistem ini tidak bekerja secara optimal karena Administrasi yang lambat sehingga menimbulkan hambatan, terutama ketika instansi yang terlibat berkumpul.
“Penundaan ini dapat sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan sekolah, meskipun kontraktor sudah siap, namun kesiapannya belum optimal karena kendala dalam sistem pengadaan,” jelasnya.
Yan menyatakan bahwa sistem ini perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa program dan infrastruktur sekolah dapat diimplementasikan dengan cepat dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
Yang menyatakan keprihatinannya bahwa hambatan dalam proses penyerapan anggaran melalui LPSE dapat menunda pembangunan infrastruktur sekolah di Kutai Timur. Beliau menyerukan perbaikan pada sistem untuk memastikan kelancaran layanan dan keberhasilan program-program ini.
Dalam upayanya memastikan efisiensi dan kesuksesan program, Yan mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih efektif melalui LPSE.
Dengan demikian, pembangunan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Kutai Timur dapat tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan di daerah tersebut.ADV
