Sangatta – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan keprihatinannya atas distribusi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di wilayah tersebut.
Menanggapi hal ini, Yan mengakui bahwa mekanisme rekrutmen mengalami kemajuan, namun menekankan bahwa kesempatan P3K yang tersedia di setiap sekolah tidak merata.
“Kalau dilihat dari P3K sudah berjalan dengan baik. Yang kurang baik adalah belum semua sekolah di Kutim membuka penerimaan PPPK, sehingga guru TK2D berkumpul dan mendaftar di sekolah yang membuka kuota penerimaan,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu masalah muncul setelah guru melalui proses seleksi dan ditugaskan di sekolah yang berjarak jauh dari tempat asalnya.
“Distribusi P3K yang tidak merata menimbulkan sejumlah kendala, termasuk masalah jarak tempuh bagi guru yang ditugaskan di sekolah-sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Yan merekomendasikan agar setiap satuan pendidikan di Kutai Timur memanfaatkan secara maksimal sistem data pokok pendidikan (Dapodik).
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebutuhan guru dan distribusinya di sekolah-sekolah tercatat dengan baik,” tambahnya.
Tak hanya itu, Yan menyatakan bahwa penting juga untuk memastikan bahwa pelatihan guru didasarkan pada klasifikasi dan kebutuhan nyata.
“Saya berharap masalah distribusi guru di P3K segera teratasi demi kelancaran proses pendidikan di Kutai Timur,” tutupnya.ADV
