Sangatta – Pendidikan politik bagi perempuan di seluruh Indonesia diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran politik perempuan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama.
Peran perempuan dalam demokrasi merupakan isu strategis dalam upaya melindungi hak asasi perempuan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu prinsip demokrasi.
Hal ini disinggung oleh Wakil Ketua DEwan Perwakilan Rakyat (DPRD) I Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Asti Mazar saat ditemui usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Gedung Serba Guna (GSG) Sangatta.
Pada kesempatan tersebut, Asti mengatakan bahwa pendidikan politik ini akan menjadi modal bagi perempuan-perempuan yang tertarik untuk terjun ke dunia politik.
“Mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang ilmu politik ke dalam kegiatan ini merupakan pilihan yang tepat menyadarkan perempuan yang ada di Kutim perlunya melek berpolitik,” lanjutnya.
Menurutnya, Dengan mengadakan Sosialisasi Pendidikan Politik dapat menjadi satu langkah maju untuk menambah minat perempuan yang ingin terjun ke dunia politik di Kutim.
“Keterwakilan perempuan yang masuk dalam dunia politik saat ini di DPRD baru 12,5 persen,” ungkapnya.
Berdasarkan arti patriarki yang memandang perempuan selalu berada di bawah laki-laki, menurutnya dapat membuat mindset perempuan merasa lebih tidak percaya diri.
Oleh sebab itu, ia merasa pentingnya agenda-agenda pendidikan politik yang melibatkan perempuan untuk membangun kepercayaan diri mereka tentang wawasan kepolitikan.
“Perempuan di Kutim harus bersatu untuk memenuhi target 30 persen perempuan berada di DPRD dengan memilih sesama perempuan, karena kalau sudah berada di lembaga legislatif yang paling kencang menyuarakan aspirasi perempuan adalah perempuan itu sendiri,” pungkasnya.ADV
