Sangatta – Selama 24 Tahun berdirinya Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dengan total 280 miliar sementara jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada diangka 9,7 triliun.
Informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Faizal Rachman yang mengakui bahwa pemerintah daerah belum bisa memberikan kontribusi dalam kemandirian PAD untuk memperkuat APBD.
“Regulasi membatasi hanya 11 pajak yang bisa ditarik menjadi sumber PAD,” ungkapnya.
Faizal menceritakan awal berdirinya Kutim pemerintah daerah mencoba menerapkan program agribisnis sebagai langkah awal kemandirian daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui.
“Namun hingga saat ini masih belum ada perkembangan dan kami masih mencari alternatif SDM yang bisa merespon PAD,” ujarnya.
Faizal menyampaikan bahwa keadaan tersebut harus diperbaiki sehingga mereka bisa menunjukkan kemandirian PAD yang diperkuat.
“Melihat potensi besar yang dimiliki Kutim, Komisi B akan mengkaji apa saja sektor yang memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD menjadi lebih tinggi,” pungkasnya.ADV
