Samarinda – Proyek Teras Samarinda, salah satu megaproyek Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, mengalami keterlambatan dari target yang telah ditetapkan. Meskipun proyek ini telah digenjot sejak tahun 2023, hingga saat ini belum juga rampung sesuai target.
Walikota Samarinda, Andi Harun, menyebutkan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh penggunaan bahan baku material proyek yang diimpor dari Belgia. Meskipun demikian, pengerjaan proyek ini diharapkan dapat selesai pada tahap pertama APBD 2023 dan dilanjutkan pada tahap kedua pada tahun 2024.
Purwadi, seorang pengamat dari Universitas Mulawarman, memberikan pandangan kritis terkait keterlambatan proyek Teras Samarinda. Menurutnya, masalah logistik seharusnya telah diantisipasi dalam perencanaan awal proyek ini.
“Bagi orang ekonomi, itu melibatkan bagaimana perencanaan di awal. Apakah tidak ada antisipasi jika terjadi kesulitan logistik? Apakah bahan bakunya harus berasal dari luar negeri atau apakah tidak tersedia di dalam negeri?” ujar Purwadi.
Purwadi menekankan bahwa kurangnya skenario antisipatif terhadap kesulitan logistik menunjukkan perencanaan yang kurang matang. Meskipun material berasal dari luar negeri, ia menegaskan bahwa hal tersebut harus tetap dapat dipertanggungjawabkan, termasuk perencanaan alternatif, komplementer, dan substitusi.
“Total anggaran proyek mencapai 700 miliar, sehingga perlu perhatian khusus agar tidak berdampak pada finansial masyarakat dan menggeser alokasi anggaran tahun 2023, serta berpotensi merugikan sektor lain,” jelas Purwadi.
Selain itu, Purwadi juga mempertanyakan urgensi impor bahan baku dari luar negeri ketika dalam negeri memiliki potensi manufaktur BUMN yang dapat mendukung proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya klarifikasi kepada DPRD untuk memastikan pemahaman dan persetujuan terhadap proyek ini.
Terakhir, Purwadi berharap agar proyek ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi pemerintah dan memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya mendukung produk dalam negeri dan mendorong perkembangan UMKM sesuai dengan komitmen pemerintah.
“Slogannya ingin menaikkan UMKM, agar slogan ini tidak hanya sebatas kata-kata, proyek ini harus dijalankan. Jangan sampai kita mencintai produk dalam negeri hanya sebatas slogan, sementara semuanya kita impor,” tandas Purwadi.
