Sangatta – Dua dari 22 proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) di Kabupaten Kutai Timur terancam gagal atau mandek.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Joni, mengaku belum mengetahui detailnya. Namun, ia menegaskan akan ada pemeriksaan mendalam untuk mengidentifikasi masalah tersebut.
Informasi ini disampaikan Joni menyusul laporan yang belum ia terima dari Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Bupati Kutai Timur 2023 mengenai progres berbagai kegiatan yang berlangsung di bawah skema MYC.
“Saya belum dapat laporan dari Pansus LKPj (soal berapa kegiatan di multi years yang tidak berjalan atau berjalan),” kata Joni.
“Kemarin mereka meninjau ke lapangan, terkait LKPj itu kan termasuk informasi itu yang mana saja di multi years yang jalan dan tidak, dan bulan kemarin ada peninjauan ke lapangan itu juga untuk itu, lebih lengkap bisa ke Pansus LKPj,” sambungnya.
Joni juga menambahkan bahwa dirinya belum mengetahui pasti apakah proyek-proyek tersebut benar-benar terhenti total atau hanya terhenti sementara menunggu alokasi anggaran lebih lanjut.
“Saya juga tidak tahu apakah memang durasi pengerjaan dari ini terhenti total atau terhenti karena menunggu anggaran keluar kah atau bagaimana, multi years kan skemanya tidak begitu, multi years kan tidak menunggu anggaran (pengerjaannya) seharusnya, tiap tahun jalan terus,” ujar Joni.
Lebih lanjut, Joni menegaskan bahwa jika terdapat proyek yang gagal, maka anggaran yang telah dialokasikan tidak terserap maksimal, dan hal ini perlu diperiksa oleh Pansus LKPj.
“Jika proyek ada yang gagal otomatis anggaran yang dialokasikan tidak terserap maksimal, untuk itu Pansus LKPj akan mengecek itu, nanti apa memang layak itu dianggarkan lagi multi years di 2024 di anggaran perubahan,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, serta memastikan bahwa setiap sen anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat Kutai Timur.ADV
