SANGATTA – Dalam rapat paripurna ke-28 DPRD Kutai Timur yang digelar di kantor Buit Pelangi Sangatta, Bupati Ardiansyah Sulaiman secara resmi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kutai Timur.
Hasil pemeriksaan ini mengenai pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur di rapat paripurna ke 27 pada 13 Juni 2024 lalu.
Dalam laporannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyatakan dengan bangga bahwa Pemerintah Kutai Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini ini menegaskan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
“Hal ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya dalam mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, laporan keuangan juga, adanya perbedaan jumlah Pendapatan Daerah yang Sah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp568,85 miliar. Setelah dilakukan koreksi dan reklasifikasi oleh BPK RI, jumlahnya turun menjadi Rp548,22 miliar. “Perbedaan sebesar Rp20,63 miliar ini ternyata berasal dari pendapatan hibah yang diterima dari pemerintah pusat lainnya,” sambung Ardiansyah.
Meski terdapat perbedaan angka dalam pendapatan daerah, Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa Pemerintah Kutim terus berupaya untuk mengelola pendapatan dengan lebih efektif dan transparan.
Langkah-langkah koreksi dan reklasifikasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.
Dengan demikian, Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih oleh Pemerintah Kutai Timur dari BPK RI menjadi bukti nyata bahwa upaya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara keseluruhan.(Adv/Onedi)
