Sangatta – Dalam kegiatan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadirkan pandangan umum dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi, Maswar. Pada kesempatan tersebut, Fraksi Golkar menyoroti berbagai aspek krusial terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun Anggaran 2023.
Realisasi Pendapatan Daerah. Fraksi Golkar mencatat bahwa pada Tahun Anggaran 2023, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp. 8,59 triliun, melebihi target dengan persentase realisasi mencapai 104%. Maswar menekankan bahwa pendapatan daerah terbesar dalam lima tahun terakhir ini sebagian besar didukung oleh Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, realisasi PAD yang hanya mencapai 44% dari target menunjukkan adanya kendala dalam penyerapan PAD yang perlu segera dioptimalkan.
“Belanja Daerah. Belanja Daerah pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi Rp. 7,54 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan realisasi pendapatan, namun Fraksi Golkar menyoroti perlunya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” ucap Maswar.
Program Multi Years Contract (MYC). Fraksi Golkar menyoroti pentingnya percepatan dan akselerasi penyelesaian infrastruktur melalui program MYC yang sedang berjalan. Maswar menekankan perlunya pemetaan dan penyelesaian kendala teknis yang menghambat proyek-proyek ini, serta mencari solusi alternatif untuk memastikan program MYC berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.
Neraca Aset dan Kewajiban Daerah. Fraksi Golkar mencatat peningkatan signifikan pada jumlah aset daerah hingga mencapai Rp. 18 triliun pada akhir tahun 2023. Namun demikian, posisi kewajiban daerah yang juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 189,6 milyar menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan konservatif.
”Semoga masukan dan catatan Fraksi Golongan Karya dapat diterima dan menjadi bahan pertimbangan konstruktif dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” harapnya.
Fraksi Golkar berharap bahwa pandangan umum ini dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Kutim untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta mengakselerasi pembangunan melalui program-program strategis seperti MYC. Upaya ini diharapkan dapat membawa Kabupaten Kutim menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.ADV
