Sangatta – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan, Menyikapi masih adanya anak-anak yang belum terjangkau oleh program wajib belajar, menyerukan agar pemerintah tingkat RT dan desa segera mengambil tindakan proaktif. Menurutnya, pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dilakukan secara menyeluruh dan segera ditindaklanjuti.
“Seharusnya ini jangan terjadi. Tanggung jawab pemerintah di tingkat RT dan desa untuk segera melakukan aksi mendata setiap rumah keluarga yang anaknya sudah usia sekolah. Anak Tidak Sekolah (ATS) ini di data, dan segera lakukan tindak lanjut,” tegas Novel dalam wawancara.
Novel menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ia merasa prihatin dengan masih adanya anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, dan menilai hal ini sebagai tanggung jawab bersama.
“Setiap anak usia sekolah harus terjamin pendidikannya. Pendataan ini sangat penting agar tidak ada satu pun anak yang luput dari program pendidikan wajib 12 tahun,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar dinas pendidikan bersama dengan lembaga terkait lainnya bekerja sama dalam melakukan pendataan dan memastikan tindak lanjut yang efektif. Pendataan ini, menurut Novel, harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat RT dan desa untuk memastikan akurasi data dan kecepatan dalam penanganan.
“Pemerintah harus segera mengambil tindakan. Jika ada anak yang belum sekolah, langkah cepat harus diambil untuk memastikan mereka mendapatkan hak pendidikan mereka,” ujar Novel.
Dengan adanya pendataan yang akurat dan tindak lanjut yang cepat, diharapkan tidak ada lagi anak di Kutai Timur yang tertinggal dalam hal pendidikan. Novel juga menekankan bahwa dengan APBD yang besar, pemerintah daerah seharusnya mampu menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya.
“Kita punya sumber daya dan anggaran yang cukup. Yang diperlukan sekarang adalah komitmen dan aksi nyata dari pemerintah untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam hal pendidikan,” tutupnya.
Dengan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Kutai Timur dapat menjadi daerah yang sukses dalam memenuhi hak pendidikan bagi semua anak, sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan.ADV
