Sangatta – kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Inspektorat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu sorotan anggota Komisi A DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan. Menurutnya, hal ini, berdampak signifikan terhadap pengawasan yang kurang maksimal terhadap berbagai proyek dan program pemerintah daerah.
“Harusnya, ketika itu kurang, ngomong kurangnya itu bagaimana, spesifikasinya bagaimana, keilmuannya itu bagaimana, supaya mereka bisa langsung sampaikan kepada atasan mereka,” ucap Novel Paembonan, menjelaskan pentingnya sebuah komunikasi yang jelas dan terbuka terhadap mengatasi masalah ini.
Ia menambahkan, walaupun komunikasi mengenai kekurangan SDM tak selalu perlu disampaikan ke DPR, penting bagi sebuah Inspektorat untuk berani mengatakan kebutuhan mereka secara spesifik kepada atasan langsung. “Tidak perlu ke DPR sebenarnya, kalau kita ini, tapi kalau komunikasinya tidak bagus, atau ada rasa takut, sungkan, terus sampai kapan kita begini terus,” jelasnya.
Karena kurangnya tenaga di Inspektorat Kutim mengakibatkan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan tidak berjalan optimal. Novel menegaskan bahwasanya kekurangan tenaga kerja ini harus segera diatasi dengan cara melaporkan secara detail spesifikasi dan jenis keahlian yang diperlukan. “Ketika itu kurang, ngomong kurangnya itu bagaimana, spesifikasinya bagaimana, keilmuannya itu bagaimana,” ujarnya.
Novel juga mengingatkan bahwa komunikasi yang buruk atau adanya rasa takut dan sungkan untuk melaporkan kekurangan tersebut hanya akan memperpanjang masalah. “Kalau komunikasinya tidak bagus, atau ada rasa takut, sungkan, terus sampai kapan kita begini terus,” tegasnya.
Pernyataan Novel ini diharapkan dapat mendorong Inspektorat dan OPD lain di Kutai Timur untuk lebih terbuka dan proaktif dalam menyampaikan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan bisa lebih optimal dan efektif.
Novel Paembonan juga menyoroti pentingnya kerja sama yang baik antara Inspektorat, OPD, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua kebutuhan SDM terpenuhi dan pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. “Kita perlu kerjasama yang baik antara semua pihak untuk memastikan semua proyek berjalan sesuai rencana dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif,” katanya.
Dengan adanya komunikasi yang baik dan keterbukaan dalam menyampaikan kebutuhan, diharapkan masalah kekurangan SDM di Inspektorat Kutai Timur dapat segera diatasi, sehingga pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan bisa lebih maksimal dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Kutai Timur.ADV
