Sangatta – Terkait realisasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 3,29 triliun atau 84%, menunjukkan indikator positif bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Maswar, Ketua Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, memberikan apresiasi serta masukan berharga terkait pencapaian ini.
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan tren positif pada pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, Maswar menekankan betapa pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh terhadap kegiatan infrastruktur fisik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas, terkhusus dalam belanja modal gedung dan bangunan, jalan, serta jaringan irigasi.
“Realisasi belanja modal sebesar Rp 3,29 triliun atau 84% merupakan indikator positif. Namun, kami memberikan masukan pada SKPD prioritas yang melaksanakan kegiatan infrastruktur fisik agar pengawasan dilakukan secara komprehensif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai standar,” ucapnya.
Maswar menambahkan, dengan pengawasan yang menyeluruh dapat memastikan bahwa hasil akhir dari pembangunan dapat dinikmati dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. “Pengawasan yang komprehensif diperlukan agar hasil pembangunan gedung, jalan, dan jaringan irigasi dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, kualitas pembangunan infrastruktur di Kutim ini dapat meningkat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi warga. Maswa juga mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus pada aspek-aspek penting seperti standar kualitas dan kuantitas dalam setiap proyek pembangunan.
“Kami berharap pengawasan yang lebih ketat dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi warga. Pemerintah daerah harus fokus pada standar kualitas dan kuantitas dalam setiap proyek,” harap Maswar.
Fraksi Golkar optimis bahwa dengan perhatian khusus terhadap pengawasan dan kualitas pembangunan, Kabupaten Kutim dapat terus maju dan berkembang. Peningkatan kualitas infrastruktur akan menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan adanya masukan ini, Fraksi Golkar berharap agar SKPD terkait dapat lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dijalankan tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga kualitas yang diharapkan masyarakat.ADV
