Kutai Timur – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) baru-baru ini menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan fokus utama pada upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dan manajemen risiko dalam pembangunan daerah. Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan risiko, integritas, dan strategi untuk menurunkan angka stunting di Kutai Timur.
Kegiatan Bimtek dibuka oleh Kepala DP2KB Kutim, Achmad Junaidi, yang dalam sambutannya menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi stunting, serta pentingnya koordinasi yang solid antar lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan program ini. Meskipun anggaran yang tersedia terbatas, Junaidi menegaskan komitmen pemerintah Kutim untuk tetap mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
“Walaupun anggaran terbatas, kami tetap berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Penurunan stunting menjadi prioritas kami, dan sinergi antar OPD sangat penting untuk mengoptimalkan pelaksanaannya,” ujar Junaidi.
Kegiatan Bimtek ini melibatkan tidak hanya DP2KB, tetapi juga sekitar 9 hingga 10 organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang terkait langsung dengan masalah stunting, seperti Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sinergi antar OPD sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Junaidi juga menekankan bahwa peran Bappeda sangat penting dalam memastikan rencana percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan baik, mengingat APBD Kutim mencapai 4 triliun rupiah. Tanpa koordinasi yang baik, dana yang tersedia tidak akan optimal dalam memberdayakan masyarakat.
Selain itu, dalam kegiatan ini, camat dan kepala desa turut dilibatkan karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Data terkait stunting yang diperoleh dari Kemenkes melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSKI) dan National Program for Growth and Nutrition (NPGBN) juga turut dijadikan acuan dalam perencanaan program ini.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko dan pentingnya integritas dalam pengelolaan program pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, penurunan stunting di Kutai Timur dapat lebih maksimal, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak, di masa depan.
DP2KB Kutim berharap bahwa upaya ini akan memberikan dampak positif jangka panjang dalam perbaikan gizi dan kesehatan anak-anak di Kutai Timur, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Adv)
