Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur semakin serius dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi. Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutim, Sudirman Latif, menegaskan bahwa kedua praktik tersebut dapat merusak integritas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sudirman menjelaskan, “Jika pungli dan gratifikasi masih terjadi, bukan hanya pelayanan yang terganggu, tetapi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan hancur.” Ia menambahkan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa aparat pemerintah dari berbagai tingkat, mulai dari kepala OPD hingga perangkat RT, dapat memberikan pelayanan yang transparan, jujur, dan bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya akses terhadap layanan publik yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pemkab Kutai Timur berharap langkah ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, membangun kepercayaan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih serta akuntabel.
Dengan berfokus pada integritas dan kejujuran dalam pelayanan publik, Pemkab Kutai Timur ingin menciptakan lingkungan yang transparan, di mana masyarakat dapat merasa nyaman dan percaya dalam mengakses layanan dari pemerintah. (SH/ADV)
