Kutai Timur – Rencana pembukaan program studi (prodi) pertambangan di Kalimantan Timur masih tertahan akibat kebijakan moratorium yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Meski sektor pertambangan menjadi salah satu fokus utama daerah, langkah ini terhambat oleh regulasi yang mengatur pembukaan prodi baru.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Insan Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa meskipun ada permintaan untuk membuka prodi pertambangan, Kementerian masih memberikan rekomendasi untuk pengembangan jurusan di bidang pariwisata dan bisnis digital.
“Kami menyadari pentingnya prodi pertambangan untuk mendukung pengembangan sektor ini, namun hingga saat ini, moratorium tetap berlaku. Hanya dua bidang yang disarankan, yaitu pariwisata dan bisnis digital,” ujar Insan Bowo Asmoro.
Proses pembukaan prodi pertambangan tidak hanya bergantung pada izin dari Kemendikbudristek, tetapi juga pada pemenuhan sejumlah syarat, termasuk ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi standar.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan berharap bisa memenuhi persyaratan yang diperlukan, agar prodi pertambangan bisa segera terealisasi,” lanjutnya.
Pemerintah Kutai Timur berharap, setelah moratorium dicabut dan persyaratan dipenuhi, prodi pertambangan dapat segera dibuka untuk mendukung pengembangan pendidikan dan sektor industri di daerah. (SH/ADV)
